Aturan Turunan dari Perpres 16 Tahun 2018


Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu semangat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah penyederhanan regulasi serta hanya memuat norma saja.

Hal inilah yang menyebabkan jumlah pasal pada Perpres 16/2018 berkurang jauh dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya.

Namun, hal ini juga yang menyebabkan aturan turunan dari Perpres 16/2018 menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya.

Daftar aturan turunan yang wajib ditetapkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Perpres 16/2018 diundangkan adalah:

  1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP)
    1. Jenis dan Uraian Barang/Jasa;
    2. Agen Pengadaan;
    3. Perencanaan Pengadaan;
    4. Konsolidasi Pengadaan;
    5. Persiapan dan Pelaksanaan Swakelola;
    6. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia;
    7. Penetapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
    8. Metode Pemilihan Penyedia;
    9. Metode Evaluasi Penawaran;
    10. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
    11. Kualifikasi Penyedia;
    12. Jadwal Pemilihan Penyedia;
    13. Dokumen Pemilihan Penyedia;
    14. Pelaksanaan Pemilihan melalui Penyedia;
    15. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
    16. Pengecualian;
    17. Tender/Seleksi Internasional;
    18. Katalog Elektronik dan/atau E-Purchasing;
    19. Sumber Daya Manusia;
    20. Kelembagaan;
    21. Sanksi;
    22. Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional;
    23. Layanan Penyelesaian Sengketa; dan
    24. Pengembangan Sistem dan Kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa
  2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
    1. Bentuk Kontrak dan Dokumen Pendukung Kontrak; dan
    2. Pemberian Kesempatan Kepada Penyedia untuk Menyelesaikan Pekerjaan.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
    1. Dokumen Pendukung Kontrak.
  4. Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu)
    1. Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
  5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti)
    1. Pelaksanaan Penelitian.

Total aturan turunan yang harus disusun setelah Perpres 16/2018 diundangkan adalah 29 peraturan.

Sumber: Khalid Mustafa