Kemendikbud Sosialisasi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa


KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan serta Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang merupakan tim perumus Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ahli pengadaan nasional, di antaranya Indro Bawono dari Kemenkeu dan Khalid Mustafa dari P3I.

Kegiatan ini digelar untuk penyampaian materi kepada satuan kerja (satker) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemendikbud menggunakan media seminar dan konferensi video pada acara yang dihelat Senin (26/3) di Kantor Kemendikbud Jakarta.

Perpres ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan APBN/APBD yang dilatarbelakangi tentang urgensi penyederhanaan proses pengadaan barang dan jasa, perlunya mekanisme kontrol yang kuat, serta prinsip pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang sehat melalui keterlibatan berbagai jenis usaha.

Melalui keterangan tertulis yang diterima hari ini, Indro Bawono dari Kemenkeu mengutarakan, penyederhanaan peraturan dapat terlihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat pada perpres baru ini.

Jika sebelumnya pada Perpres No 54/2010 dan perubahannya terdapat 19 bab dan 139 pasal, pada Perpres 16 tahun 2018 ini terdapat hanya 15 bab dan 94 pasal, serta tidak terdapat bagian penjelasan.

Penyederhanaan peraturan tersebut membuat isi dari peraturan presiden merupakan hal-hal yang bersifat normatif. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi diatur lebih lanjut di dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Peraturan Menteri dari kementerian terkait.

Terdapat 29 aturan turunan yang harus ditetapkan dalam kurun waktu 90 hari semenjak Perpres ini diundangkan. Aturan turunan tersebut terdiri atas 24 peraturan lembaga dari LKPP dan 5 peraturan menteri dari kementerian terkait.

Kemendikbud sendiri dalam kesempatan ini menyatakan perlu dan sedang menyusun satu aturan turunan dari Perpres ini. Aturan turunan tersebut akan berupa Peraturan Menteri yang mengatur prosedur dan penyederhanaan proses pengadaan di sekolah untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Dalam penjelasannya, Indro mengemukakan terdapat 13 hal baru yang terdapat pada Perpres No 16/2018 yang mencakup ruang lingkup, tujuan pengadaan, dan perencanaan pengadaan.

Ditekankan pada perpres ini bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia.

Selain itu, terdapat hal baru lainnya yang mengatur tentang agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, layanan penyelesaian sengketa, swakelola tipe baru, dan e-marketplace pemerintah. Diatur pula pada perpres tentang pelaksanaan penelitian, repeat order, e-reverse auction, dan pekerjaan terintegrasi.

Dalam peraturan ini juga terdapat pengecualian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengecualian ini diberlakukan pada pengadaan pada badan layanan umum, tarif resmi yang telah dipublikasikan secara luas, pengadaan barang/ jasa yang telah sesuai praktik bisnis yang mapan, dan pengadaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Sementara, Khalid Mustafa dari P3I, menjelaskan secara mendetail perbedaan antara Perpres No 16/2018 dan Perpres No 54/2010 beserta perubahannya. Perbedaan tersebut terlihat dari penggunaan istilah yang digunakan. Beberapa di antaranya adalah Unit Layanan Pengadaan berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, dan Dokumen Pengadaan menjadi dokumen pemilihan.

Selain itu, terdapat perbedaan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana pengadaan. Salah satunya adalah peran Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang secara tegas ditugaskan untuk pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan. Secara keseluruhan terdapat 226 perbedaan pada kedua perpres tersebut.

Khalid mengutarakan Perpres No 16/2018 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Maret 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 Maret 2018. Perpres ini akan mulai diterapkan pada pengadaan barang/jasa yang direncanakan mulai 1 Juli 2018.

Untuk pengadaan yang direncanakan sebelum 1 Juli 2018, Perpres No 54/2010 beserta perubahannya masih bisa digunakan. Sedangkan kontrak yang ditandatangani berdasarkan Perpres No 54/2010 beserta perubahannya akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

Dalam persiapan penerapan Perpres ini, Kemendikbud berencana untuk melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, salah satunya melalui kegiatan tatap muka yang akan dilaksanakan di berbagai daerah.

Tidak hanya itu, Kemendikbud juga akan mensosialisasikan perpres ini melalui laman pengadaan.kemdikbud.go.id dan berbagai media sosial yang dikelola oleh satker yang membawahi hal pengadaan di Kemendikbud. Kemendikbud mengharapkan agar sosialisasi yang telah dan akan dilaksanakan dapat membantu setiap satker dalam menerapkan perpres tersebut. (RO/OL-1)