KemenPUPR Kerja Sama dengan Jepang Sediakan IPAL Sampai Alat Deteksi Wajah


Perkembangan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, salah satu pusat pergerakan ekonomi serta industri terbesar di Pulau Jawa, dan kota dengan penduduk terpadat ternyata memberi efek samping dalam segi kelestarian lingkungan. Ini karena perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan dan perbaikan sistem pengolahan limbah yang baik.

Saat ini Jakarta baru punya satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yaitu di Waduk Setiabudi yang tentu saja, tidak sebanding dengan kebutuhannya. Akibatnya saat ini kualitas air dan sanitasi di Jakarta semakin buruk akibat limbah domestik dan industri. Sungai-sungai berbuih, mengeluarkan bau, semakin dangkal, dan diperburuk dengan sampah-sampah yang menggenang. 

Untuk menjadikan wajah Jakarta agar asri, memiliki kualitas air dan sanitasi yang baik seperti kota-kota modern lainnya di dunia, diperlukan sebuah sistem pengelolaan limbah terpadu. Oleh karena itu, awal tahun 2017 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mendorong pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk membangun lebih banyak IPAL.

Proyek pengolahan limbah demi kelestarian lingkungan dan sanitasi yang lebih baik tersebut diberi nama Jakarta Sewerage System (JSS). Menurut rencana, akan ada 15 zona pengolahan air limbah yang akan dibangun di Jakarta. Proyek ini ditargetkan untuk mulai dikerjakan tahun ini dan selesai pada 2022. Sebagai langkah awal akan dibangun terlebih dahulu zona 1 dan zona 6 yang menjadi prioritas.

Pembangunan JSS ini bukannya tanpa kesulitan.  Sebut saja soal pembebasan lahan karena kebutuhan lahan yang luas, juga soal biaya yang cukup mahal. Pasalnya, IPAL yang akan dibangun dalam proyek Jakarta Sewerage System tidak menggunakan pompa, tetapi memanfaatkan gravitasi. Diperlukan penanaman pipa sedalam 20-30 meter.

Biaya yang diperlukan untuk pembangunan zona 1 sebesar Rp 8,1 triliun dan zona 6 sebesar Rp 8,7 triliun. Pembangunan total 15 zona IPAL jika dihitung-hitung akan memerlukan biaya sekitar Rp 70 triliun.

Anggaran sebesar itu tentu akan sangat berat jika ditanggung APBN semata. Karenanya agar tetap dapat mewujudkan terciptanya sistem pengolahan air limbah yang terpadu di Jakarta,  Kementerian PUPR bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).  Telah disepakati bahwa pemerintah Jepang, melalui JICA akan membantu pembiayaan dengan pinjaman untuk pembangunan zona 1 dan zona 6.

Kerja sama yang tengah berjalan ini kembali dibicarakan saat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerima kunjungan duta besar Jepang untuk Indonesia yang baru, Masafumi Ishii di Kementerian PUPR akhir Mei lalu.

Jika sudah terbangun, zona 1 di Pluit akan dapat membantu pengolahan air limbah Jakarta dengan kapasitas 198 ribu meter kubik per hari. Sementara zona 6 dapat mengolah air limbah dengan kapasitas 282 ribu meter kubik  per hari.

Dua zona itu saja sudah dapat membantu pengolahan 20 persen air limbah di Jakarta. Bisa dibayangkan, jika kelima belas zona terwujud warga Jakarta akan dapat menikmati kualitas air dan sanitasi yang jauh lebih baik dari saat ini.

Selain membahas proyek Jakarta Sewerage System, Menteri PUPR dalam pertemuan dengan Masafumi Ishii tersebut juga membicarakan beberapa kerja sama Jepang – Indonesia lainnya yang sedang berjalan. Salah satunya adalah kerja sama berupa pemberian bantuan sistem keamanan untuk Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan jadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018.

Sekedar informasi, saat ini stadion tersebut sedang direnovasi agar dapat mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018. Rumput dalam stadion diganti dan sejumlah fasilitas yang lebih baik pun disediakan. Tidak sekedar fasilitas olahraga saja, di tengah maraknya aksi teror dan mengingat akan ada puluhan ribu orang yang memadati stadion pada penyelenggaraan Asian Games nanti, sistem keamanan yang memadai dirasa perlu.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Masafumi Ishii menyampaikan bahwa pemerintah Jepang akan menghibahkan bantuan sistem keamanan dalam rupa alat pendeteksi wajah. Hibah bernilai 500 Yen atau setara Rp 59,5 miliar tersebut diberikan dengan skema Non Project Type Grant Aid (NPGA).

“Pemerintah Jepang menawarkan bantuan peralatan pendeteksi wajah dalam rangka kerjasama pencegahan terorisme. Terutama untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Stadion Utama GBK yang memiliki 60 ribu tempat duduk. Wajah dapat dideteksi hanya dalam hitungan detik,” tutur Menteri PUPR  Basuki Hadimuljono.

Selain itu masih ada empat kerja sama lagi yang dibahas bersama Dubes Masafumi Ishii yaitu proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Bali Beach Conservation Project Phase II, modernisasi daerah irigasi, hingga pengendalian banjir Solo.

Bandung Intra Urban Toll Road adalah tol terbagi dalam empat paket yaitu Pasteur – Pasupati sepanjang 1,5 kilometer, Soekarno Hatta – Gedebage sepanjang 2 kilometer, Kopo-Leuwipanjang sepanjang 1,3 kilometer, dan Kiara Condong – Buah Batu sepanjang 1,3 kilometer.

Proyek pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) ini sedang berada pada tahap penyusunan memo kesepahaman (MoU)  antara Pemkot Bandung, Pemprov Jawa Barat, dan Kementerian PUPR terkait pembebasan lahan.

Sedangkan untuk Bali Beach Conservation Project Phase II yang bertujuan mengembalikan kondisi pantai yang tergerus abrasi, pemerintah Jepang sepakat untuk memberikan pinjaman senilai 1,1 miliar Yen atau setara Rp 1,2 triliun. Konservasi akan dilakukan pada Pantai Legian-Seminyak, Tanjung Benoa dan Nusa Dua yang terletak di Kabupaten Badung, serta Pantai Candidasa di Kabupaten Karangasem.

Terakhir, Dubes Masafumi Ishii juga menyampaikan dukungan pemerintah Jepang melalui kerja sama untuk modernisasi Daerah Irigasi Rentang dan Daerah Irigasi Komering, serta pengendalian banjir di Solo dengan perbaikan sungai.

sumber:http://biz.kompas.com/read/2017/06/09/080000928/kemenpupr.kerja.sama.dengan.jepang.sediakan.ipal.sampai.alat.deteksi.wajah