Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen dan Evaluasi
Mulai / Selesai Pelatihan Kamis, 20 Desember 2018 s/d Jumat, 21 Desember 2018
Tempat Pelatihan Hotel Golden Tulip Passer Baroe - Jakarta
Pengantar

Berbagai macam permasalahan Pengadaan Barang/Jasa sebagian besar bermula dari lemahnya pemahaman tentang tata cara pemilihan penyedia, dimulai dari lemahnya penyusunan rancangan dokumen pemilihan yang tidak tepat dan proses evaluasi yang bermasalah. Kondisi implementasi di lapangan, utamanya pada Proses Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Penawaran Peserta, yang dimulai dari penyusunan rancangan metode pemilihan penyedia, Koreksi Aritmatik, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi
Penawaran hingga penetapan pemenang, menjadi tantangan tersendiri dan merupakan bagian yang sarat praktis dan juga resiko apabila tidak diperdalam di sisi praktek lapangan.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah proses mendapatkan barang/jasa yang dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Proses ini kemudian dibagi atas Proses Perencanaan, Persiapan, Pemilihan Penyedia, serta Penandatanganan, Pelaksanaan, Pengendalian Kontrak, dan serah terima.

I. Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
Seperti kita ketahui bersama, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 merupakan aturan Pengadaan Barang/Jasa yang baru diundangkan pada tahun 2018. Penyederhanaan peraturan dapat terlihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat pada Perpres baru ini. Jika sebelumnya pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya terdapat 19 bab dan 139 pasal, pada Perpres 16 Tahun 2018 ini terdapat hanya 15 bab dan 94 pasal, serta tidak terdapat bagian penjelasan. Penyederhanaan peraturan tersebut membuat isi dari peraturan presiden merupakan hal-hal yang bersifat normatif. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi, diatur lebih lanjut di dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga dari LKPP dan Peraturan Menteri dari Kementerian terkait.

Terdapat 13 hal baru yang terdapat pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 ini. Perbedaan tersebut antara lain ruang lingkup, tujuan pengadaan, dan perencanaan pengadaan. Ditekankan pada perpres ini bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia (Value for Money). Selain itu, terdapat hal baru lainnya yang mengatur tentang agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, layanan penyelesaian sengketa, swakelola tipe baru, dan e-marketplace pemerintah. Diatur pula pada perpres baru
ini hal-hal terkait pelaksanaan penelitian, repeat order, e-reverse auction, pekerjaan terintegrasi dan pengadaan berkelanjutan. Dalam peraturan ini juga terdapat pengecualian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengecualian ini diberlakukan pada pengadaan pada badan layanan umum, tarif resmi yang telah dipublikasikan secara luas, pengadaan barang/ jasa yang telah sesuai praktik bisnis yang mapan, dan pengadaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Tidak hanya hal-hal baru, terdapat beberapa perbedaan antara Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Perbedaan tersebut terlihat dari penggunaan istilah yang digunakan. Beberapa di antaranya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, dan Dokumen Pengadaan menjadi dokumen pemilihan.Selain itu, terdapat perbedaan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana pengadaan. Salah satunya adalah peran Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang secara tegas ditugaskan untuk pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, telah ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 16 Maret 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 Maret 2018 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Tujuan

1. Mempercepat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Untuk mempelajari dan memahami Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang mendasari penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
4. Untuk mengetahui hal-hal baru dan perbedaan antara Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
5. Untuk mengetahui peraturan-peraturan turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018
6. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip dasar menyusun rancangan dokumen pemilihan barang/jasa pemerintah.
7. Memberikan pengetahuan substantif tentang Evaluasi Dokumen Penawaran.
8. Memberikan panduan teknis dasar menyusun dokumen pemilihan dan melaksanakan evaluasi dokumen kualifikasi dan penawaran penyedia Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018
9. Memberikan pengetahuan umum tentang IKP, LDP, LDK dan hal-hal lain terkait pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.

Sasaran Audiens/Peserta Aktif

1. Pelaku Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP,
Penyelenggara Swakelola dan Penyedia) .
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Biro/Bagian Pengelolaan Aset
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
4. Aparatur Penegak Hukum (APH)
5. Perguruan Tinggi Negeri.
6. Pengelola Pengadaan di Sekolah/Instansi Pemerintah Lain/Kelompok Masyarakat.
7. Dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Metodologi

1. Ceramah, Presentasi
2. Diskusi, Tanya Jawab
3. Studi Kasus.

Rundown Acara

HARI PERTAMA   
08.00 – 08.30  : Registrasi peserta
08.30 – 08.45  : Pembukaan
08.45 – 10.00  : Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
10.00 – 10.15  : Coffee Break
10.15 – 12.00  : Lanjutan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
12.00 – 13.00  : Ishoma
13.00 – 15.15  : Penyusunan Dokumen Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi
15.15 – 15.30  : Coffee Break
15.30 – 17.00  : Lanjutan Penyusunan Dokumen Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi 
Narasumber : Khalid Mustafa
Procurement Specialist
HARI KEDUA   
08.00 – 10.15 : Evaluasi Dokumen Kualifikasi
10.15 – 10.30  : Coffee Break
10.30 – 12.00   : Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa Lainnya
12.00 – 13.30  : ISHOMA 
13.30 – 15.15  : Evaluasi Dokumen Penawaran Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi
15.15 – 15.30  : Istirahat 
15.30 – 17.00  : Lanjutan Evaluasi Dokumen Penawaran Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi
Narasumber  : Samsul Ramli
Procurement Specialist

Biaya

@Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Dengan Akomodasi 1 kamar untuk 2 peserta/twin share
@Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Tidak Termasuk Akomodasi

Daftar Pelatihan

Email dapat digunakan untuk beberapa orang.