Pelatihan Bimbingan Teknis Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Mulai / Selesai Pelatihan Selasa, 18 Desember 2018 s/d Rabu, 19 Desember 2018
Tempat Pelatihan Hotel Siesta Legian - Bali
Pengantar

Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan APBN/APBD dan dilatarbelakangi oleh urgensi penyederhanaan proses pengadaan barang dan jasa, perlunya mekanisme kontrol yang kuat, serta prinsip pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang sehat melalui keterlibatan berbagai jenis usaha.

I. Penyederhanaan Peraturan dan Aturan Turunan.
Penyederhanaan peraturan dapat terlihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat pada Perpres baru ini. Jika sebelumnya pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya terdapat 19 bab dan 139 pasal, pada Perpres 16 Tahun 2018 ini terdapat hanya 15 bab dan 94 pasal, serta tidak terdapat bagian penjelasan. Penyederhanaan peraturan tersebut membuat isi dari peraturan presiden merupakan hal-hal yang bersifat normatif. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi, diatur lebih lanjut di dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga dari LKPP dan Peraturan Menteri dari
Kementerian terkait. Terdapat 29 aturan turunan yang harus ditetapkan dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari semenjak Perpres ini diundangkan. Aturan turunan tersebut terdiri dari 24 peraturan lembaga dari LKPP dan 5 Peraturan Menteri dari Kementerian terkait.

II. Hal Baru.
Terdapat 13 hal baru yang terdapat pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 ini. Perbedaan tersebut antara lain ruang lingkup, tujuan pengadaan, dan perencanaan pengadaan. Ditekankan pada perpres ini bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia (Value for Money). Selain itu, terdapat hal baru lainnya yang mengatur tentang agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, layanan penyelesaian sengketa, swakelola tipe baru, dan e-marketplace pemerintah. Diatur pula pada perpres baru
ini hal-hal terkait pelaksanaan penelitian, repeat order, e-reverse auction, pekerjaan terintegrasi dan pengadaan berkelanjutan. Dalam peraturan ini juga terdapat pengecualian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengecualian ini diberlakukan pada pengadaan pada badan layanan umum, tarif resmi yang telah dipublikasikan secara luas, pengadaan barang/ jasa yang telah sesuai praktik bisnis yang mapan, dan pengadaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

III. Perbedaan.
Tidak hanya hal-hal baru, terdapat beberapa perbedaan antara Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Perbedaan tersebut terlihat dari penggunaan istilah yang digunakan. Beberapa di antaranya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, dan Dokumen Pengadaan menjadi dokumen pemilihan.Selain itu, terdapat perbedaan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana pengadaan. Salah satunya adalah peran Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan yang secara tegas ditugaskan untuk pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan.

IV. Pemberlakuan.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, telah ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 16 Maret 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 Maret 2018 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:
1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

Tujuan

1. Mempercepat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Untuk mempelajari dan memahami Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang mendasari penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
4. Untuk mengetahui hal-hal baru dan perbedaan antara Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Sasaran Audiens/Peserta Aktif

1. Pelaku Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia) .
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Biro/Bagian Pengelolaan Aset
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
4. Aparatur Penegak Hukum (APH)
5. Perguruan Tinggi Negeri.
6. Pengelola Pengadaan di Sekolah/Instansi Pemerintah Lain/Kelompok Masyarakat.
7. Dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Metodologi

1. Ceramah, Presentasi
2. Diskusi, Tanya Jawab
3. Studi Kasus.

Rundown Acara

HARI PERTAMA   
08.00 – 08.30  : Registrasi peserta
08.30 – 09.00  :

Pembukaan

- Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- Sambutan Ketua P3I

09.00 – 10.00  :

Latar belakang terbitnya aturan dan pokok perubahan dalam struktur

pengaturan

10.00 – 10.15  : Coffee Break
10.15 – 12.00  : Pengaturan Baru, Termasuk Per LKPP terkait
12.00 – 13.00  : Ishoma
13.00 – 15.15  : Perubahan Istilah dan Definisi, Termasuk Per LKPP terkait
15.15 – 15.30  : Coffee Break
15.30 – 17.00  : Perubahan Pengaturan
Narasumber : Indro Bawono
Procurement Specialist
HARI KEDUA   
08.30 – 10.00 :

Perencanaan Pengadaan, Berdasarkan Per LKPP terkait

- Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, penetapan cara pengadaan,
penyusunan jadwal dan anggaran

10.00 – 10.15 : Coffee Break
10.15 – 12.00 :

Perencanaan Pengadaan - 2

- Penyusunan spesifikasi/KAK, strategi pemaketan dan konsolidasi

12.00 – 13.00 : Ishoma
13.00 – 15.15 : Persiapan pengadaan melalui swakelola, Berdasarkan Per LKPP terkait
15.15 – 15.30 : Coffee Break
15.30 – 17.00 : Persiapan pengadaan melalui penyedia, Berdasarkan Per LKPP terkait
Narasumber  :

Rita Berlis

Procurement Specialist

Biaya

@Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Dengan Akomodasi 1 kamar untuk 2 peserta/twin share
@Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Tidak Termasuk Akomodasi

Daftar Pelatihan

Email dapat digunakan untuk beberapa orang.