Pelatihan Bimbingan Teknis Mitigasi Risiko Permasalahan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Mulai / Selesai Pelatihan Senin, 27 Mei 2019 s/d Selasa, 28 Mei 2019
Tempat Pelatihan Hotel Marc Passer Baroe Jakarta
Pengantar

Para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memahami tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan dan tentu yang paling penting adalah mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Proses pengadaan barang / jasa pemerintah pada dasarnya merupakan penyelenggaraan hukum administrasi negara, yang memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, serta juga melindungi administrasi negara itu sendiri.Pemahaman singkat yang bisa muncul tentunya pemberlakuan hukum yang ada tentunya hukum yang bersifat administrasi. Pemahaman ini tentunya benar, namun tidak sepenuhnya benar.
Adanya unsur penggunaan keuangan negara menjadikan proses pengadaan barang/jasa ini juga dapat bersanding dengan hukum lain yang terkait. Sering muncul dalam pembicaan maupun pemberitaan, ketika adanya kesalahan administrasi atau urusan tata usaha yang berakhir dengan sanksi pidana.
Banyaknya sumber hukum dalam pengadaan barang / jasa ternyata dalam realitas empiris tidak mengurangi permasalahan yang muncul dalam tiap pentahapan pengadaan barang / jasa. Sebaliknya, masalah hukum pengadaan barang / jasa telah bergeser jauh tidak sekedar masalah hukum admnistrasi negara, hukum perdata namun nuansa pidana sering mendominasi dalam cerita pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tema inilah yang kemudian diangkat dalam produk kajian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I). Tema kajian ini pula yang coba diangkat dalam dalam bentuk bimbingan teknis, sebagai salah satu upaya memberikan gambaran dan masukan solusi konstruktif sebagai pemikiran inovatif solusi jangka panjang kerangka percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) berusaha membuka ruang dan kesempatan seluruh pihak untuk bertukar pikiran dalam merumuskan sasaran dalam tema ini melalui bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Tujuan

Bimbingan teknis ini diharapkan menjadi salah satu referensi para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasadi Indonesia, sehingga dapat memperoleh rujukan dan rumusan dalam pengelolaan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Sehingga target yang dibangun untuk peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah :
Ÿ Mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum administrasi negara, perdata, dan pidana korupsi, dikaitkan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ÿ Mendapatkan kiat-kiat untuk menghindar dari permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ÿ Memberikan pemahaman tentang aspek penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara baik dan benar.
Ÿ Mendapatkan pemahaman tentang implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan penjelasannya, khususnya dalam upaya pencegahan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pengadaan.

Sasaran Audiens/Peserta Aktif

Untuk efektifitas pemenuhan tujuan dan manfaat dari Bimtek ini, maka sasaran audien/ peserta aktif adalah :
Ÿ Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
Ÿ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Ÿ Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
Ÿ Pejabat Pengadaan;
Ÿ Penyelenggara Swakelola;
Ÿ Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP);
Ÿ Aparatur Penegak Hukum;
Ÿ Biro / Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
Ÿ Pelaku Usaha dan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Ÿ Akademisi, Praktisi,dan Pemerhati Pengadaan Barang/Jasa.

Metodologi

-

Rundown Acara

HARI PERTAMA   
08.00 – 08.30 : Registrasi peserta
08.30 – 08.45 : Pembukaan
08.45 – 10.00 : Gambaran Umum Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Negara
10.00 – 10.30 : Coffee Break
10.30 – 12.00 :

Aspek Hukum Administrasi dan Perdata dalam Penyelenggaraan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

12.00 – 13.00 : Istirahat
13.00 – 15.00 :

Aspek Hukum Pidana dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

15.00 – 15.30 : Coffee Break
15.30 – 17.00 :

Bedah Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Narasumber  :

Dr. H. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Hakim Agung - Mahkamah Agung Republik Indonesia

HARI KEDUA   
08.30 – 10.00 :

Bedah Kasus dan Lesson Learning Permasalahan Hukum Dalam Pengadaan

Bahasan : Pelaku / Organisasi Pengadaan

10.00 – 10.30 : Coffee Break
10.30 – 12.00 :

Bedah Kasus dan Lesson Learning Permasalahan Hukum Dalam Pengadaan

Bahasan : Perencanaan dan Persiapan Pengadaan

12.00 – 13.00 : Istirahat
13.00 – 15.00 : Bedah Kasus dan Lesson Learning Permasalahan Hukum Dalam Pengadaan
Bahasan : Pemilihan Penyedia, Kontrak dan Pembayaran
15.00 – 15.30 : Coffee Break
15.30 – 16.45 : Membangun Strategi Mitigasi Risiko Permasalahan Hukum Dalam Pengadaan
16.45 – 17.00 : Pembagian Sertifikat dan Penutup
Narasumber :

Fahrurrazi

Procurement Specialist

Biaya

@Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Peserta
Dengan Akomodasi 1 kamar untuk 2 peserta/twin share
@Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Peserta
Tidak Termasuk Akomodasi

Daftar Pelatihan

Email dapat digunakan untuk beberapa orang.